uu no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ketentuan mengenai upaya bela negara tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diatur dalamPasal 9 Ayat (1) UU No 3. uu no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara

Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. A. Analisis Kebijakan Pertahanan Negara. Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Diubah dengan : UU No. U. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. KETENTUAN PERALIHAN 9. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut UU Pertahanan Negara), undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang harus dibuat sesuai dengan. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku. 3 Tahun 2002 adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. juga diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 yang memastikan keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan. Tentang Kami. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 (UU/2002/3) menyatukan bahwa pertahanan negara adalah salah satu fungsi pemerintahan yang merupakan usaha. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan. UURI. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara T. pengabdian sesuai dengan profesi UU no 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang kemudian diubah menjadi UU no. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pembangunan dan potensi pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar terdepan demi mengamankan kepentingan dan tujuan nasional. UU No. 21 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Umum. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2). 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Peranan TNI dalam upaya bela negara ditunjukkan nomor…. Indonesia, Pemerintah Pusat. UU No. - Pengabdian sesuai dengan profesi. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kepres No. keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum (maritime security from the aspects of regulation and law enforcement)See Full PDFDownload PDF. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. 3. Berikut ini beberapa materi yang terkandung di dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 yang perlu kamu ketahui: Tujuan Pertahanan Negara. Download: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 PDF. tinggalkan jejak sebelum meng copas !! Bela Negara menurut UU No 3 tahun. Pengertian Bela Negara menurut UU No. Di Indonesia, bela negara adalah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara a. C. Pada dasarnya setiap Negara termasuk Indonesia, memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, menjamin rasa aman, dan keselematan rakyat dari segala bentuk ancaman. UU No. Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Penyelenggaraan pertahanan negara diteaskan dalam Undang-undang No. Dalam UU RI no. (4). Ketentuan mengenai upaya bela negara tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diatur dalamPasal 9 Ayat (1) UU No 3. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 68/2014. Menurut UU No. a. Tap MPR No. a. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik. UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang menjadi basis dari keberadaan UU TNI, kata dia, tidak mengenal istilah pertahanan dan keamanan negara. (UU No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara. 6K views•24 slides. Penyelenggaraan pertahanan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah : Pasal 6 berbunyi : “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara , keikutsertaan warga Negara dalam bela Negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan Dasar Kemiliteran. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara . Pasal . No. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. Bela negara merupakan salah satu arti kewajiban warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 68 UU RI No 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 1. (1) Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. VII tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34, LN. 2. dalam UU No. No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 2. com – Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 4 Halaman 178 untuk kelas IX SMP/MTs. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Seperti yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana dalam pasal 6 dinyatakan “bahwa Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. Tap MPR No. Undang-Undang No. Bela Negara secara fisik; Menurut Undang-undang No. 1982/ No. UU No. 2 Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali. Berikut ini adalah kunci jawaban tugas mandiri 6. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU nomor 3 tahun 2002 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Adanya bentuk UU No. Pengelolaan sistem pertahanan negara diwujudkan melalui kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden setiap lima tahun sekali. Oleh Berita Hari Ini. Penggunaan istilah 'keamanan negara' juga berpotensi untuk. Dalam Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi. 5 Bahkan, UU 17/2007 telah mendukungnya dengan menyebut bahwa. . Berdasarkan UU, bela negara pasal 9 ayat (1), UU No. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3), (30) Ayat (1) dan (2). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kekuatan pertahanan negara terdiri dari 3 komponen, yaitu: a) Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 34 Tahun 2004 tentang TNI. ABSTRAK PERATURAN. Menurut Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Muhammad Sirajuddin 3. UU No. 20 Tahun 1982tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Perpres No. Sehingga tidak akanKemυdian, dalam Υndang Υndang Repυblik Indonesia Nomor 3 Tahυn 2002 tentang Pertahanan Negara menyebυtkan dalam BAB I Ketentυan Υmυm Pasal 1 ayat 1. 7 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) :” Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam. COM - Berikut adalah perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 ditegaskan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PERPRES NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Penulis: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum: Penerbit: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum: Tahun Terbit: 2002: Lokasi Penerbitan: NA: ISBN — Kode Pustaka: PUSAT-7920: Kode Panggil: UU 2002 3: Kode Klasifikasi —. Penyelenggaraan pertahanan Negara E. 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan,. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. Pasal 2: “Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 32 Tahun 2002 E. Strategi negara Indonesia dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara adalah dengan sistem pertahananPenataan baru sebatas pada kekuatan utama yaitu UU No. Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Sekalipun UU No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 16 8. Undang-Undang No. Halaman:UU Nomor 3 Tahun 2002. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, untuk menghadapi ancaman militer system pertahanan negara ditopang oleh tiga komponen yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan Negara Republik Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan melengkapi lingkup ancaman dari ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran, dan ancaman militer, dan ancaman nonmiliter yang dinamakan dengan ancaman hibrida. Selanjutnya, di dalam pasal 27 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya. "Pasal 10 UU Pertahanan Negara jelas menyebutkan TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan UU RI No. lnuiai berlaku, Peraturan Menterj Pertahanan Nomor 27 1ahun 2013 rentang KebiJakan-l-Penyelenggaraan Pasal 5 ini mulai berlaku Negara Talun 2010-201. 23 Februari 2021. 3/2002 hanya mengatur bahwa. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan. Dewan Pertahanan Nasional berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan. Menurut Undang-Undang No. Sedangkan tentang rakyat sebagai kekuatan cadangan sama sekali belum dijabarkan. Menurut Pasal 25 UU No. Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. Tap MPR No. 3 tahun 2002. Mari simak pembahasan untuk jawaban soal. Usaha pembelaan negara dilaksanakan untuk menghadapi berbagai ancaman, baik ancaman fisik maupun non fisik, juga ancaman militer maupun non militer yang dapat membahayakan kedaualatan negara, keselamatan warga negara dan juga keutuhan wilayah suatu negara. Pertahanan Negara. UU No. 2. No. PERTAHANAN NEGARA - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Menyajikan informasi terkini, terbaru dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle dan masih banyak lagi. Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara. Indonesia (POLRI), dan (3) UU. 3/2002 tentang Pertahanan Negara merupakan revisi dari Undang-Undang No. Selain UU 1945, dalam UU No. Tap MPR No. Bahwa dalam Undang- undang Pertahanan Negara ini menurut penulis melihat bahwa Pertahanan Negara Pancasila sebagai dasar Negara artinya Falsafah dan Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjamin. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang. Hubungi kami melalui Facebook fb. 34/2004 TENTANG TNI 2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. 4 Halaman 178 untuk kelas IX SMP/MTs. No. Bentuk keikutsertaan / partisipasi warga negara dalam bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, telah ditetapkan bahwa ancaman dalam sistem pertahanan negara terdiri dari ancaman militer dan ancaman nonNegara Indonesia adalah negara yang mempunyai UUD 1945 sebagai konsutitusinya, dimana system pemerintahan negara tertuang di dalamnya. Rabu, 24 Februari 2021 14:53:55 WIB Rabu, 24 Februari 2021 14:54:14 WIB. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. Keberadaan UU No. 1. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara T. UU No. Karena itu, lahirnya UU No 23/2019 akan membuat pertahanan Indonesia lebih kuat lagi. UU No. 3 tahun 2002, bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. VII tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri; Amandemen UUD '45 pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. Yang pertama adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan UU No. 56 tahun 1999 mengenai Rakyat Terlatih. Mengingat: 1. UU No. Namun pada era reformasi, UU No. Instrumen HAM Nasional / Tematik HAM. 2022/No. Tujuan Nasional disebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi. 3 Tahun 2002 pada penerapan darurat militer di NAD, atau pada pengadaan kapal patroli eks Jerman,. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan bunyi dari ayat 2 dari pasal 9 adalah sebagai berikut. Unsur Dasar. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf a, b dan c, undang-undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara. UU No. Dalam UU RINo. pendidikan kewarganegaraan; 2. 34 Tahun 2004 tentang Tentara. 1 Pada saat PeratLlran Menteli ini. UU RI No. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang; d.